SerambiMuslim.com - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari pembenahan tata kelola haji khusus.
Pemerintah ingin memastikan keberangkatan jemaah berlangsung transparan, adil, dan sesuai nomor urut porsi.
Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan kebijakan tersebut berdasarkan evaluasi Kemenhaj.
Evaluasi itu menemukan celah yang dapat dimanfaatkan oknum Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).
Oknum tersebut diduga memanfaatkan pembatalan atau penundaan keberangkatan untuk menyerobot antrean.
"Ketika kami melakukan pembenahan tata kelola haji khusus, kami menemukan adanya permainan terkait lunas tunda ganti. Ada oknum PIHK yang memanfaatkan pembatalan atau penundaan keberangkatan jemaah untuk kemudian menggantinya dengan jemaah lain yang tidak sesuai nomor urut atau nomor porsinya," ujar Dahnil dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis, 10 September 2026.
Menurut Dahnil, praktik tersebut dapat menghilangkan hak jemaah yang seharusnya berangkat berdasarkan nomor porsi. Jemaah lain yang belum waktunya berangkat dapat masuk menggantikan posisi tersebut.
Kondisi itu membuka ruang terjadinya praktik jual beli kesempatan keberangkatan haji.
"Di sinilah muncul ruang untuk praktik jual beli kesempatan berangkat haji. Jemaah yang seharusnya mendapatkan hak berdasarkan nomor porsinya bisa dilewati, sementara jemaah lain yang belum waktunya berangkat dapat dimasukkan sebagai pengganti. Karena itu, kami memastikan tidak boleh lagi ada lunas tunda ganti," tegasnya.
Pilihan Lain