SerambiMuslim.com - Kementerian Agama (Kemenag) meminta penghulu memperketat pemeriksaan calon pengantin untuk mencegah praktik nikah siri yang marak terjadi di tengah masyarakat.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan penghulu harus teliti dan profesional dalam memeriksa dokumen serta status hukum calon pengantin sebelum memandu akad nikah.
Menurut Abu, pemeriksaan status calon pengantin menjadi filter penting untuk memastikan pernikahan memenuhi ketentuan syariat agama sekaligus hukum negara.
"Memang harus diperiksa, dan yang bisa memeriksa itu hanya orang yang profesional yang paham. Tidak boleh sembarangan, harus hati-hati betul," tegas Abu Rokhmad saat memberikan pengarahan dalam acara Pembinaan Penghulu dan Penyuluh se-Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Rabu (23/9/2026).
Cek Status Calon Pengantin
Abu mencontohkan pentingnya penghulu memverifikasi rekam jejak calon pengantin pria sebelum akad berlangsung.
Penghulu harus mencermati kemungkinan calon mempelai pria telah memiliki istri dan berencana melakukan poligami.
Menurutnya, suasana akad nikah yang ramai maupun banyaknya tamu undangan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan persyaratan yang belum terpenuhi.
Penghulu tetap harus memastikan seluruh dokumen dan status hukum calon pengantin telah diperiksa secara menyeluruh sebelum memandu prosesi akad.
Kemenag Dorong Gerakan Cegah Nikah Siri
Abu Rokhmad juga meminta penghulu dan penyuluh agama tidak hanya menjalankan fungsi administratif di Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka diminta aktif menggelorakan gerakan pencegahan nikah siri di tengah masyarakat.
Menurut Abu, masih ada anggapan bahwa pencatatan pernikahan di KUA hanya sebatas formalitas birokrasi. Padahal, pencatatan nikah merupakan instrumen perlindungan legal yang disiapkan negara. Perlindungan tersebut terutama berkaitan dengan hak perempuan dan anak di kemudian hari.
"Harus mulai digalakkan gerakan pencegahan nikah siri dan dijelaskan dengan menggunakan bahasa agama mengapa nikah yang tidak tercatat itu sangat membahayakan dan dilarang oleh hukum negara," ujar Abu.
"Hukum negara tidak ingin mempersulit orang yang mau menikah, sebenarnya ingin melindungi, terutama perempuan dan anak yang dilahirkan," lanjutnya.
Kemenag Soroti Fenomena Kumpul Kebo
Selain praktik nikah siri, Dirjen Bimas Islam juga menyoroti fenomena living together without marriage atau kumpul kebo.
Abu menilai perubahan pola pergaulan yang dipengaruhi perkembangan teknologi menjadi tantangan bagi ketahanan keluarga.
Karena itu, penyuluh agama diminta tidak bersikap pasif dan tidak hanya memberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran atau rukun pernikahan.
Edukasi kepada masyarakat perlu diperluas hingga pembinaan setelah pernikahan melalui literasi fikih keluarga atau fikih usrah.
"Yang kedua, ini berbahaya, living together without marriage, kumpul satu rumah tapi tidak ada ikatan pernikahan," jelasnya.
"Jangan sungkan untuk sering berbicara tentang tema fikih keluarga, fikih usrah, bukan hanya fikih menikahkan. Fikih keluarga itu penting disampaikan kepada jemaah Bapak Ibu semua," pungkas Abu Rokhmad. (*)